Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka. Foto: Runi/Man

Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka mengingatkan agar program-program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian RI tidak hanya berorientasi menyelesaikan anggaran, namun berorientasi pada manfaat dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Suhardi mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Sekjen Kementan; Dirjen Perkebunan; Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan; Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian; dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan RI.

“Intinya, jangan orientasi menyelesaikan anggaran atau menyelesaikan proyek, tapi orientasi manfaat. Kenapa kita bantu ini, karena kita kekurangan konsumsi daging bagi masyarakat. Jadi kita ingin salah satu pendapatannya adalah sektor peternakan,” tegas politisi Fraksi Partai Demokrat ini saat menyampaikan pandangannya di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5/2021).

Suhardi meminta dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat, seperti sapi, kambing, domba, babi dan ayam disesuaikan berdasarkan wilayahnya dan sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diajukan. Tak hanya itu, Suhardi menekankan agar jangan sampai hewan ternak yang disalurkan adalah hewan yang masih anak-anak dan harus sesuai dengan yang disosialisasikan kepada calon penerima.

Diketahui, pada Rancangan Anggaran Belanja Tahunan (RAPBN) Tahun Anggaran 2022, Ditjen PKH berfokus pada ketersediaan akses dan konsumsi pangan yang berkualitas, peningkatan nilai dan daya saing industri serta dukungan manajemen. Adapun target produksi mencapai 4,59 juta ton untuk produksi daging yang meliputi sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, itik dan babi.

Untuk produk ekspor, target yang dipatok sebesar 376.052 ton yang meliputi hewan hidup, produk pangan segar dan olahan, produk nonpangan, obat hewan serta bibit dan benih. Target ini dibentuk sebagai upaya untuk membangun ketahanan angan asal ternak dan peningkatan kesejahteraan peternak.  

Politisi dapil Sulawesi Barat ini berharap jangan sampai program ini seperti ‘dibuang’ saja, yang ketika sudah terlaksana, maka dianggap selesai. Namun, perlu dibina sehingga pengelolaan hewan ternak ini dapat berlangsung dengan baik di ranah peternak.

“Begitu juga saya kira supaya lebih bagus. Mereka menerima bantuan itu, mereka di Bimtek (Pelatihan/Bimbingan Teknis). Diberikan cara untuk bagaimana memelihara, bagaimana menanggulangi kalau ia sakit dan sebagainya sehingga kita bisa melahirkan ini, bisa memperbanyak nantinya, dan sebagainya,” tutup Anggota Badan Anggaran DPR RI itu. (hal/sf)